Mengingat Kedudukan Tinggi Menurut PKS "Kedudukan RI terhadap Keikutsertaan dalam Dewan Kedamaian Bentukan Presiden Amerika Serikat"

 

Wacana bergabungnya Republik Indonesia (RI) dalam Dewan Kedamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat memunculkan beragam respons di dalam negeri. Sebagai negara berdaulat dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia perlu menempatkan diri secara hati hati dan penuh kewaspadaan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa keikutsertaan RI dalam forum internasional semacam ini tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian strategis yang mendalam.

Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menganut prinsip bebas dan aktif, yakni tidak terikat pada kekuatan besar mana pun, namun tetap berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Bergabung dengan dewan yang dibentuk sepihak oleh satu negara, terlebih negara adidaya seperti Amerika Serikat, berpotensi menimbulkan persepsi ketergantungan politik dan melemahkan posisi netral Indonesia di mata dunia internasional.

Potensi Kepentingan Geopolitik

PKS menekankan bahwa setiap inisiatif global yang diprakarsai oleh negara besar tidak dapat dilepaskan dari kepentingan geopolitik. Dewan Kedamaian tersebut patut dicermati meliputi :

Apakah benar benar bersifat inklusif dan multilateral?

Ataukah menjadi instrumen legitimasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat?

Tanpa transparansi tujuan dan mekanisme kerja yang jelas, keikutsertaan Indonesia berisiko menyeret RI ke dalam konflik kepentingan global yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

Dampak Terhadap Kedaulatan Dan Kepentingan Nasional

PKS berpandangan bahwa Indonesia harus memastikan tidak ada konsekuensi yang mengganggu kedaulatan nasional, baik secara politik, ekonomi, maupun pertahanan. Keterlibatan dalam dewan semacam ini bisa membuka tekanan diplomatik di masa depan, terutama jika keputusan dewan bertentangan dengan sikap Indonesia terhadap isu-isu sensitif seperti Palestina, konflik regional, atau hubungan dengan negara-negara Non-Blok.

Alternatif Peran Indonesia

Sebagai negara yang memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi damai, Indonesia seharusnya lebih mengutamakan seperti :

Peran aktif melalui PBB,

Kerja sama ASEAN,

Forum Gerakan Non Blok

Saluran saluran tersebut dinilai lebih seimbang, legitim, dan sesuai dengan jati diri politik luar negeri Indonesia.

PKS menegaskan bahwa keikutsertaan RI dalam Dewan Kedamaian bentukan Presiden Amerika Serikat harus disikapi dengan kewaspadaan kedudukan tinggi. Pemerintah perlu mengedepankan prinsip kehati hatian, transparansi, serta kepentingan nasional jangka panjang. Perdamaian dunia adalah tujuan mulia, namun tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kemandirian dan kedaulatan bangsa.