Pertimbangkan DPR Dalam Kedudukan Sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia "Ada Beberapa Alasan Untuk Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia"

 

Pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) merupakan proses strategis yang melibatkan peran konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam konteks pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI, terdapat sejumlah alasan dan pertimbangan yang dapat menjelaskan mengapa DPR memberikan perhatian dan penilaian khusus terhadap kedudukan seperti :

Yang Pertama 

kedudukan Deputi Gubernur BI merupakan jabatan kunci dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional. DPR, melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa calon memiliki kapasitas intelektual, pemahaman kebijakan moneter, serta kemampuan pengambilan keputusan yang selaras dengan mandat Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen.

Yang Kedua

latar belakang profesional dan pengalaman menjadi faktor utama dalam pertimbangan DPR. Dalam proses seleksi pejabat publik strategis, DPR umumnya menilai rekam jejak calon, baik dalam bidang ekonomi, keuangan, kebijakan publik, maupun pengalaman institusional yang relevan. Penilaian ini penting untuk memastikan kesinambungan dan kredibilitas kebijakan BI di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Yang Ketiga

aspek independensi dan integritas juga menjadi perhatian sentral DPR. Bank Indonesia secara konstitusional harus bebas dari intervensi politik jangka pendek. Oleh karena itu, DPR berkepentingan memastikan bahwa calon Deputi Gubernur BI mampu menjaga profesionalisme, independensi kebijakan, serta menjunjung tinggi etika jabatan, terlepas dari latar belakang personal maupun afiliasi sebelumnya.

Yang Keempat

pengangkatan Deputi Gubernur BI juga dilihat dalam kerangka kebutuhan institusional Bank Indonesia. DPR mempertimbangkan apakah keahlian dan perspektif yang dimiliki calon dapat melengkapi komposisi Dewan Gubernur BI yang sudah ada. Dengan kata lain, penilaian tidak hanya bersifat individual, tetapi juga institusional, guna memperkuat efektivitas kolektif pengambilan kebijakan.

Yang Kelima

fungsi pengawasan DPR menjadi alasan mendasar keterlibatan aktif lembaga legislatif. Persetujuan DPR bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui proses ini, DPR memastikan bahwa pengangkatan pejabat strategis dilakukan secara akuntabel dan transparan kepada publik.

Dalam kedudukan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI di hadapan DPR tidak dapat dilepaskan dari kerangka konstitusional, kelembagaan, dan kepentingan nasional yang lebih luas. Proses penilaian DPR mencerminkan upaya menjaga kualitas kepemimpinan Bank Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi nasional.